Batamramah.com, Natuna: Bupati Natuna Cen Sui Lan menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) sinergi anti korupsi di KPK. Namun dari sejumlah pihak, kehadiran Bupati Natuna dalam Rakornas di KPK tersebut malah diisukan yang bukan-bukan (mustahil).
Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama Sekda H Boy Wijanarko Varianto dan Kepala BPKAD Natuna Suryanto menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah, di Jakarta, Rabu (14/5/2025) kemarin. Rakor ini dalam rangka pemberantasan korupsi di wilayah I.
Acara tersebut diselenggarakan di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, berdasarkan surat undangan resmi dari KPK dengan nomor B/2481/KSP.00/70.72/04/2025. Tapi, sejumlah pihak membuat opini atau isu, bahwa Bupati dan sejumlah pejabat Kabupaten Natuna dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dugaan penyelewengan dana Pajak Hasil Galian C (PHC). Padahal, Cen Sui Lan baru menjabat Bupati Natuna kurang lebih tiga bulan.
Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan, keberangkatan Bupati Natuna bersama Sekda Natuna dan Kepala DPKAD tersebut bukan untuk menjalani pemeriksaan. Melainkan memenuhi undangan resmi KPK dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).
Pemkab Natuna memandang bahwa informasi yang beredar terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi PHC senilai Rp10 miliar belum memiliki dasar yang jelas dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Natuna tetap berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK, termasuk dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kehadiran kami di Gedung KPK adalah bentuk komitmen untuk memperkuat integritas pemerintahan daerah. Kami hadir dalam forum resmi untuk bersinergi, bukan sebagai pihak yang dipanggil karena kasus,” tegas Boy Wijanarko Varianto Sekda Natuna.
Rakor tersebut merupakan bagian dari agenda nasional yang dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai wilayah, guna meningkatkan kolaborasi dan efektivitas dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pemerintah Kabupaten Natuna juga menyayangkan beredarnya narasi yang dapat mencemarkan nama baik dan menimbulkan keresahan publik tanpa konfirmasi dan klarifikasi yang akurat.
“Kami mengimbau semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita jaga ruang publik yang sehat dengan berita yang benar dan berimbang,” ujarnya.
Sebagai wilayah strategis dengan potensi sumber daya alam yang besar, Natuna terus berbenah dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran. Agar dapat membawa manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Jangan menyebarkan isu yang bukan-bukan.
