Batamramah.com - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging mengkritik keputusan pemerintah yang berubah-berubah terkait syarat tes PCR untuk penumpang pesawat. Sikap pemerintah tersebut dinilai membingungkan masyarakat.
Uba mengatakan, Seharusnya pemerintah pusat memiliki satu regulasi kebijakan tunggal, terkait dengan kebijakan PCR ini sehingga tidak membingungkan masyarakat.
"yang pertama dengan perbedaan informasi ataupun putusan dilembaga pemerintahan itu menyulitkan Masyarakat mengikuti apa yang harus dilakukan. Didalam konteks masyarakat daerah tentunya ini sangat menyulitkan,"ujar Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging, kepada wartawan, Jum'at,(13/11/2021).
Sekretaris DPD Partai Hanura Kepri ini juga menyebutkan, pemerintah pusat harus menjelaskan secara detail melalui sebuah satu lembaga yang bisa benar-benar menjadi acuan bagi masyarakat, sehingga, tidak menimbulkan dugaan atau spekulasi pemerintah yang terkesan berbisnis.
"Disini kami sebagai anggota DPRD tentu berharap pemerintah betul-betul bisa membuat kebijakan yang sifatnya membantu masyarakat dan meringankan bebannya,"ujarnya.
Uba menganggap, saat ini masyarakat tidak akan berpergian kalau hanya untuk kepentingan jalan-jalan, dikarenakan kondisi ekonomi seperti sekarang ini.
Tetapi menurutnya, banyak masyarakat yang karena kebutuhan kerja ataupun kebutuhan yang sangat mendesak lainnya sehingga terbebani dengan kesimpang siuran aturan ini dan dengan harganya yang relatif masih mahal.
"Jadi ini yang menurut kami harus diperbaiki oleh pemerintah pusat, karena yang menanggung akibatnya masyarakat di daerah,"ucapnya.
Beliau mengakui, sering mendapatkan pertanyaan tentang peraturan mana yang dipakai saat ini. "Jadi seharusnya, harus ada satu lembaga yang betul-betul bisa sesuai arahan presiden untuk menjadi pegangan dan pedoman dalam menjalankan aturan tentang PCR,
''Pasti dengan adanya aturan yang muncul ini, menyulitkan orang untuk datang ke Kepri. Sehingga berdampak terutama dalam upaya peningkatan ekonomi dari aspek pariwisata,"ungkapnya
Ia berharap, Pemerintah pusat harus memberikan Informasi yang valid, dan juga kejelasan sehingga dapat mempermudah mobilisasi bagi masyarakat yang ingin datang maupun keluar Batam.
"Pemerintah harus memberikan kejelasan yang menjadi acuan, sehingga nantinya tidak membingungkan masyarakat, "pungkasnya.(Rin)