Batamramah.com, Batam - Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi, baru saja menyelesaikan reses di enam titik di daerah pemilihannya, Kecamatan Bengkong dan Batu Ampar. Dari dialog langsung dengan masyarakat, tiga persoalan utama menjadi sorotan: pengangguran, tingginya biaya pendidikan, dan minimnya infrastruktur.
Reses yang digelar di berbagai lokasi, mulai dari Kavling Harapan Bengkong hingga Kavling Melcem, menjadi wadah bagi Gabriel untuk mendengar langsung keluhan dan harapan warga.
Masalah pengangguran menjadi keluhan paling dominan yang disampaikan warga. Banyak di antaranya berharap anggota DPRD bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan di perusahaan. Namun, politisi PDI-P ini menegaskan bahwa anggota dewan tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut.
"Memaksakan hal ini justru bisa mengganggu iklim investasi. Kita harus menjaga kenyamanan investor agar mereka tetap bertahan di Batam," tutur Gabriel.
Sebagai solusi, Gabriel mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk fokus pada pelatihan keterampilan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan akademisi dan pengusaha untuk menciptakan pasar bagi produk UMKM lokal, sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas.
Selain pengangguran, warga juga menyampaikan keluhan terkait mahalnya biaya pendidikan, terutama di tingkat SMA dan SMK swasta. Meskipun kewenangan pendidikan tingkat ini ada di Provinsi, aspirasi ini tetap dicatat oleh Gabriel. Ia juga mencatat permintaan warga akan penambahan unit SMK Negeri di Kecamatan Bengkong dan Batu Ampar untuk mengatasi masalah jarak dan biaya.
Di sisi infrastruktur, warga mengeluhkan minimnya penerangan jalan di sejumlah wilayah, termasuk di kawasan Melcem, Bengkong Nusantara, dan Bengkong Sadai. Gabriel berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi ini kepada pemerintah kota dan memperjuangkannya agar segera ditindaklanjuti.