Simak bagaimana Ketua DPRD Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, memimpin dialog terbuka antara para pimpinan daerah dan mahasiswa. Artikel ini mengulas pertemuan yang mengedepankan dialog, membahas delapan poin tuntutan mahasiswa, dan menjadi contoh penyampaian aspirasi yang damai dan konstruktif.
BATAMRAMAH.COM: Aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPRD Batam pada Senin (01/09/2025) siang, bukan hanya sekadar orasi. Aksi ini menjadi panggung bagi sebuah dialog yang patut dicontoh. Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, para mahasiswa disambut langsung di ruang rapat serbaguna untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Suasana pertemuan terasa berbeda, jauh dari kesan konfrontatif yang sering terjadi di tempat lain.
Menyambut Aspirasi
Berbagai pimpinan daerah hadir mendampingi Haji Muhammad Kamaluddin dalam menerima mahasiswa. Mereka termasuk Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafrudin, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wali Kota Amsakar Achmad, dan banyak lagi. Dari pihak DPRD Batam, Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto juga turut hadir, menunjukkan keseriusan dalam mendengarkan.
"Kami mengapresiasi kedatangan adek-adek mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya," ujar Kamaluddin. Beliau juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tragedi yang terjadi di Jakarta dan berbagai daerah lain, serta menyampaikan dukacita atas korban jiwa yang jatuh.
Para mahasiswa yang hadir berasal dari BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Batam, serta perwakilan dari sejumlah universitas.
Keberanian di Tengah Tantangan
Muryadi Agustiawan, Koordinator BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumbagut, membuka dialog dengan mengungkapkan kekecewaannya. Ia merasa adanya intimidasi dan intervensi beberapa hari sebelum aksi, bahkan sampai ke keluarganya. "Kami melakukan aksi demonstrasi ini dilindungi Undang-undang," tegas Muryadi, menyuarakan keprihatinan atas dugaan tekanan yang ia alami.
Meskipun demikian, Muryadi dan rekan-rekannya tetap bersikap arif. Mereka menerima masukan untuk memusatkan unjuk rasa di satu titik, padahal awalnya direncanakan di tiga lokasi berbeda. Di akhir pertemuan, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan daerah yang bersedia menemui mereka.
Delapan Poin Tuntutan yang Dibacakan
Adriansyah Saputra, Ketua HMI Batam, membacakan delapan poin tuntutan yang mencakup isu nasional dan lokal.
Mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR RI.
Mendesak reformasi Polri dan pencopotan Kapolri.
Mengusut tuntas kematian pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.
Menghentikan represifitas aparat terhadap massa aksi di seluruh Indonesia.
Membebaskan massa aksi yang ditahan. Andriansyah menyebutkan ada lebih dari 400 orang yang ditahan di berbagai wilayah.
Menolak RUU KUHAP.
Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
Meminta pejabat publik tidak pamer kekayaan (flexing) di tengah ketidakstabilan ekonomi.
Selain itu, Muryadi juga menyoroti masalah operasional truk-truk besar di Batam yang menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas. Ia meminta Pemerintah Kota membatasi jam operasional kendaraan tersebut.
Menanggapi tuntutan ini, Kapolda Kepri dan Wali Kota Batam secara bergantian mengajak para mahasiswa untuk menjaga iklim kondusif. Mereka mengingatkan bahwa Batam adalah 'rumah bersama' yang perlu dijaga oleh seluruh warganya. Sebagai penutup, para mahasiswa meminta Kapolda, Wagub, dan Wali Kota untuk ikut menandatangani tuntutan mereka, sebuah simbol komitmen yang menguatkan dialog yang telah terjalin.
