Batamramah.com, NIAS UTARA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkomitmen mengoptimalkan penyediaan dan penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT/BBM Subsidi) serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/BBM Kompensasi) bagi nelayan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.
Langkah ini diambil guna mendukung sektor perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan jumlah nelayan mencapai 3.300 orang dan total produksi sekitar 16.000 ton pada tahun 2025.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, bersama Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, meninjau langsung sejumlah titik usulan pembangunan penyalur BBM di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu, Kamis (15/1/2026).
Dalam tinjauan tersebut, Wahyudi menjelaskan bahwa lokasi yang diusulkan telah masuk dalam rencana pembangunan penyalur BBM Satu Harga yang ditargetkan beroperasi tahun 2026. Strategi ini diambil agar layanan tidak hanya terbatas bagi nelayan, tetapi juga mencakup sektor pertanian, UMKM, serta transportasi darat dan air.
"Pembangunan penyalur BBM ini akan lebih optimal karena skalanya lebih luas. Tidak hanya SPBU Nelayan, agar nilai keekonomiannya masuk bagi mitra atau investor, sehingga asas kebermanfaatannya lebih besar bagi masyarakat luas," ujar Wahyudi.
Saat ini, tantangan utama di Nias Utara adalah jarak antar-penyalur yang sangat jauh. Jarak terjauh tercatat antara Kecamatan Lahewa ke Kecamatan Alasa yang mencapai 52,5 kilometer. Kondisi ini memicu munculnya pengecer yang menjual BBM dengan harga tinggi.
Dorong Perizinan dan Legalitas Digital
BPH Migas mendorong Pemerintah Kabupaten Nias Utara untuk mempercepat proses administrasi dan perizinan. Targetnya, lembaga penyalur di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) ini sudah dapat melayani masyarakat sebelum Desember 2026.
Selain infrastruktur, Wahyudi mengingatkan pentingnya aspek legalitas. Nelayan diimbau segera mengurus Surat Rekomendasi melalui aplikasi XStar BPH Migas untuk mendapatkan jaminan harga subsidi.
"Kami minta Dinas Perikanan aktif memfasilitasi ini agar nelayan mendapatkan prioritas harga pemerintah dan tidak lagi bergantung pada pengecer," tegasnya.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Pertamina
Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega, menyambut baik koordinasi ini. Ia berharap kehadiran SPBU baru dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memangkas waktu dan biaya perjalanan untuk mendapatkan BBM.
Senada dengan hal itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, menegaskan kesiapan pihaknya. "Dari empat titik yang diusulkan, tiga di antaranya sudah masuk dalam rencana pendirian lembaga penyalur BBM Satu Harga. Kami akan menyesuaikan bentuk bangunannya, baik reguler maupun modular, sesuai dengan potensi pasar di lokasi tersebut," jelas Sunardi.
Ketahanan Pasokan Terjamin
Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, BPH Migas juga memastikan ketahanan stok di Fuel Terminal (FT) Gunungsitoli. Hingga 15 Januari 2026, stok Pertalite dilaporkan aman untuk 14,4 hari dan Biosolar untuk 8 hari. Pasokan ini akan terus diperkuat dengan kedatangan kapal pengangkut pada 19 Januari mendatang.
Dengan penguatan infrastruktur dan pengawasan distribusi ini, diharapkan Kepulauan Nias sebagai wilayah terdepan Indonesia dapat merasakan keadilan energi yang merata dan berkelanjutan.
