BATAMCLICK.COM: Inflasi Kepri Mei 2026 tercatat sebesar 0,38 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka ini lebih rendah dibandingkan April 2026 yang mencapai 0,43 persen. Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Inflasi terjadi di seluruh daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kepulauan Riau. Kota Batam mencatat inflasi 0,33 persen. Sementara itu, Kota Tanjungpinang mengalami inflasi 0,59 persen. Adapun Kabupaten Karimun mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,63 persen.
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Kepri mencapai 3,92 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang sebesar 3,06 persen.
Jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang berada di level 3,08 persen, inflasi Kepri lebih tinggi 0,84 poin persentase. Bahkan, di wilayah Sumatera, Kepri menempati posisi keempat tertinggi setelah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.
Harga Pangan Jadi Pemicu Utama
Kenaikan harga pangan menjadi faktor terbesar yang mendorong inflasi pada Mei 2026.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,27 persen dengan andil 0,37 persen terhadap inflasi bulanan. Kenaikan ini terutama dipicu oleh naiknya harga cabai merah, tomat, sawi hijau, dan ketimun.
Harga sejumlah komoditas tersebut meningkat karena masa panen raya di wilayah Sumatera bagian utara telah berakhir. Akibatnya, pasokan berkurang dan harga bergerak naik.
Selain itu, kelompok transportasi juga mengalami inflasi sebesar 0,25 persen dengan andil 0,03 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga energi global yang mendorong penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Penurunan Harga Emas Menahan Inflasi
Meski tekanan inflasi meningkat, beberapa komponen justru menahan laju kenaikan harga.
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 1,35 persen. Kelompok ini memberikan andil deflasi sebesar 0,10 persen terhadap inflasi bulanan.
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya harga emas perhiasan. Koreksi harga emas global terjadi seiring penyesuaian portofolio investor ke berbagai instrumen keuangan yang dianggap lebih aman dan memberikan imbal hasil menarik.
TPID dan Bank Indonesia Perkuat Pengendalian Inflasi
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia tetap terjaga.
Bank Indonesia bersama TPID se-Kepri terus memperkuat Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini menjadi langkah bersama untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Selama Mei 2026, berbagai upaya pengendalian inflasi telah dilakukan. Beberapa di antaranya meliputi:
- High Level Meeting (HLM) TPID Kepri dan Kota Tanjungpinang.
- Publikasi iklan layanan masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi.
- Edukasi dan sosialisasi mengenai inflasi kepada masyarakat.
- Operasi pasar dan pasar murah di Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun.
- Capacity Building TPID se-Kepri serta penguatan kelembagaan klaster pangan.
Sejumlah Risiko Inflasi Perlu Diwaspadai
Memasuki Juni 2026, terdapat beberapa faktor yang berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi.
Pertama, BMKG memprediksi fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat masih berlanjut hingga semester II 2026. Kondisi ini dapat memengaruhi produksi dan pasokan pangan.
Kedua, kenaikan harga energi global masih berpotensi memberikan dampak lanjutan. Risiko tersebut mulai terlihat dari penyesuaian harga BBM dan LPG nonsubsidi, tarif angkutan udara, serta meningkatnya biaya logistik.
Ketiga, berakhirnya musim panen di wilayah Sumatera bagian utara berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura karena pasokan yang lebih terbatas.
Namun demikian, terdapat faktor yang dapat menahan tekanan inflasi. Salah satunya adalah berlanjutnya normalisasi harga emas perhiasan di pasar global.
Optimistis Inflasi Tetap Terkendali
Bank Indonesia bersama seluruh TPID di Kepulauan Riau akan terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sepanjang 2026.
Berbagai langkah strategis akan terus dijalankan. Mulai dari peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan kerja sama antardaerah (KAD), hingga penguatan koordinasi pengendalian inflasi.
Melalui berbagai upaya tersebut, inflasi Kepulauan Riau diharapkan tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen hingga akhir tahun 2026.***
