Batamramah.com, Batam - Pada Desember 2022, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 1,11% month to month (mtm). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan November 2022 yang mengalami deflasi sebesar -0,20% (mtm).
Inflasi pada Desember terutama didorong oleh peningkatan harga komoditas angkutan udara, bayam, kangkung telur ayam ras, dan rokok kretek filter. Kenaikan harga cabai dan sayuran terjadi seiring permintaan yang meningkat selama masa liburan sekolah, perayaan Natal dan Tahun Baru.
Sementara itu sejalan dengan peningkatan mobilitas di liburan akhir tahun, tarif angkutan udara juga mengalami peningkatan. Pada saat yang sama, IHK Nasional mengalami inflasi sebesar 0,66% (mtm), atau 5,51% (yoy).Secara spasial, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,14% (mtm) dan 0,85% (mtm).
Dengan demikian, secara year on year/yoy (IHK Desember 2022 dibandingkan November 2022), Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 5,83% (yoy). Capaian inflasi Kepri tersebut berada di posisi ke-3 terendah di antara Provinsi di Sumatera namun masih di atas target sasaran inflasi nasional sebesar 3 ± 1% (yoy).
" Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi agar tetap rendah dan stabil. Selama bulan Desember 2022, telah dilaksanakan operasi pasar murah di Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kabupaten Lingga," ujar Wakil Ketua TPID Kepri, Adidoyo Prakoso, dalam keterangan persnya, Rabu (04/01/2022).
Lanjut Adidoyo, untuk pelaksanaan operasi pasar murah juga disertai dengan kegiatan pemantauan harga di pasar yang dilaksanakan secara intensif khususnya pada komoditas penyebab inflasi.
" Selain itu, koordinasi TPID juga dilakukan secara intensif terutama menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru yang secara historis mengalami peningkatan harga," terang Adidoyo.
Dalam jangka panjang, TPID akan melanjutkan upaya peningkatan kapasitas produksi lokal melalui penguatan kelembagaan nelayan/petani, perluasan lahan, dan implementasi teknik budidaya yang lebih baik seperti Program Lipat Ganda dan penerapan integrated farming untuk menekan biaya produksi.
Selain itu, pemasaran bahan pangan secara online yang diintegrasikan dengan pembayaran secara digital (QRIS) terus didorong untuk efisiensi rantai distribusi.
Memasuki bulan Januari 2023, sambung Adidoyo, risiko tekanan inflasi diperkirakan sedikit menurun. Namun, terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu diwaspadai, antara lain: (i) peningkatan curah hujan dan dampak musim angin utara yang berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas bahan pangan terutama komoditas cabai, sayur, dan ikan di tengah permintaan yang meningkat menjelang hari raya Imlek; (ii) pencabutan aturan PPKM yang mendorong kenaikan mobilitas dan permintaan jasa angkutan; serta (iii) kenaikan cukai rokok tembakau dan rokok elektrik.
Sehubungan dengan hal tersebut, TPID di Kepri akan terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang dilakukan dengan melaksanakan pertemuan mingguan guna mengantisipasi kenaikan inflasi ke depan.
Upaya pengendalian inflasi pada tahun ini juga akan dilakukan melalui perluasan dan penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah dimulai pada tahun lalu. Sebagaimana diketahui, GNPIP merupakan langkah nyata pengendalian inflasi di tengah ekspektasi inflasi yang tinggi sebagai pengaruh dari kenaikan inflasi global.
Gerakan ini dilakukan secara nasional dan berfokus pada 3 (tiga) program utama yakni meningkatkan produksi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah dan stabilisasi harga pangan melalui pelaksanaan operasi pasar.
