Batamramah.com, Batam - Suasana di Gedung DPRD Batam belakangan ini terasa sedikit berbeda. Di balik rapat-rapat paripurna yang berjalan seperti biasa, ada dinamika lain yang menyedot perhatian dugaan penipuan dalam jual beli pasir hasil kegiatan dredging yang menyeret nama seorang anggota dewan dari Fraksi PDI-P, Mangihut Rajagukguk.
Kasus ini memang sudah bergulir di ranah hukum, namun Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam tak tinggal diam. Mereka menjalankan tugas sesuai mandat: memastikan bahwa etika dan kehormatan lembaga legislatif tetap terjaga.
Ketua BK DPRD Batam, Fadhli, mengungkapkan bahwa proses internal sudah berjalan sejak laporan masyarakat diterima. Tidak hanya menggelar rapat-rapat koordinasi, BK juga telah menemui kuasa hukum pelapor untuk menggali informasi awal.
"Langkah ini kami ambil agar setiap tahapan berjalan sesuai tata tertib yang berlaku. Kami juga telah menyurati Fraksi PDI-P untuk meminta klarifikasi, dan surat pemanggilan terhadap saudara Mangihut juga sudah kami kirimkan,” ujar Fadhli, Rabu (7/5).
Ada percakapan penting yang masih diingat Fadhli, yakni saat dirinya menghubungi langsung Mangihut. "Ketika saya menelepon, beberapa anggota BK turut menyaksikan. Beliau menyatakan kesediaannya untuk hadir dan memberi keterangan," katanya.
Komitmen BK dalam menangani perkara ini ditunjukkan dengan pelibatan tenaga ahli hukum untuk membantu menelaah alat bukti. Sejauh ini, sejumlah dokumen telah dikumpulkan mulai dari laporan tertulis, rekaman video, tangkapan layar percakapan WhatsApp, hingga dokumen resmi lainnya.
“Semua kami rangkum agar bisa menilai secara objektif. Jika nanti ditemukan pelanggaran etik, kami tentu akan menyiapkan rekomendasi sanksi sesuai mekanisme yang berlaku,” tambah Fadhli.
Bagi BK, ini bukan sekadar penanganan laporan. Ini soal menjaga kepercayaan publik terhadap wakil rakyat yang mereka pilih. “Kami bekerja independen, profesional, dan terbuka untuk semua bukti yang masuk,” tegasnya.
Sementara publik menanti kejelasan, DPRD Batam melalui BK memilih untuk tidak terburu-buru. Mereka ingin memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan hati-hati, sebab menyangkut bukan hanya nama pribadi, tapi juga marwah lembaga.
