Batamramah.com, NATUNA — Tepat satu tahun masa kepemimpinan Cen Sui Lan sebagai Bupati Natuna dan Jarmin Sidik sebagai Wakil Bupati Natuna, sebuah kado istimewa berhasil diraih oleh daerah perbatasan ujung utara NKRI ini. Puskesmas Ranai sukses meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam evaluasi nasional tahun 2025.
Pencapaian ini diumumkan dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025, Rabu lalu. Bupati Cen Sui Lan menyaksikan langsung prosesi penganugerahan tersebut melalui sambungan virtual dari kediaman dinasnya.
Sejarah Baru di Wilayah Perbatasan
Sebagaimana diketahui, Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik dilantik secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025. Penobatan Cen Sui Lan mencetak sejarah baru sebagai bupati perempuan pertama di Kabupaten Natuna. Dalam satu tahun perjalanannya, ia konsisten mendorong reformasi birokrasi di setiap lini pelayanan publik.
Penghargaan ZI yang diraih Puskesmas Ranai menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Puskesmas ini terpilih bersama 311 unit kerja di seluruh Indonesia setelah dinilai mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik pungutan liar (pungli).
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyatakan bahwa prestasi ini merupakan langkah besar bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan birokrasi yang efektif dan melayani.
“Ini adalah bukti nyata komitmen kami. Kami ingin memastikan setiap layanan publik di Natuna, mulai dari sektor kesehatan hingga administrasi, berjalan dengan standar profesionalisme tinggi. Saya berharap prestasi Puskesmas Ranai memacu semangat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya,” ujar Cen Sui Lan, Jumat (20/2/2026).
Sebelum meraih predikat Zona Integritas, Puskesmas Ranai juga telah mencatatkan prestasi gemilang dengan menembus jajaran inovasi nasional dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari KemenPAN-RB.
Dengan diraihnya predikat ZI ini, masyarakat Natuna diharapkan dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih prima sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah perbatasan NKRI.
