Batamramah.com, Batam - Seluruh fraksi di DPRD Kota Batam menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2026 senilai Rp4,7 triliun. Meski disetujui, sejumlah fraksi memberikan catatan kritis terkait arah pembangunan.
Beberapa fraksi menyoroti ketimpangan ekonomi, penanganan banjir, kemacetan, hingga efektivitas program bantuan UMKM.
Fraksi PKS melalui Muhammad Mustofa menilai pembangunan Batam belum seimbang. Ia menyoroti masalah banjir, pengelolaan sampah, dan krisis kesehatan generasi muda.
“Investasi harus lebih inklusif agar pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan kemiskinan dan kesejahteraan,” ungkapnya.
Fraksi PKB yang diwakili Surya Makmur Nasution mengingatkan bahwa APBD harus menjadi motor penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, mengingat angka pengangguran Batam masih di kisaran 7,6%.
Gabungan Fraksi PAN, Demokrat, dan PPP melalui Safri Ramadhan menyoroti persoalan sampah, pendidikan, dan ketimpangan sosial. Mereka juga menekankan agar program pinjaman Rp20 juta tanpa bunga untuk UMKM benar-benar tepat sasaran.
Fraksi lain, seperti NasDem, Gerindra, PDIP, Golkar, serta gabungan Fraksi Hanura, PSI, dan PKN, juga menyatakan persetujuannya dengan penekanan agar pembangunan Batam tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga menjawab tantangan ekonomi dan sosial.
Rapat paripurna ini ditutup oleh Wakil Ketua II DPRD Batam, Budi Mardianto, yang didampingi oleh Ketua DPRD Batam, Kamaluddin, dan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Budi menyampaikan bahwa tanggapan resmi Wali Kota Batam atas pandangan fraksi-fraksi akan disampaikan pada 15 September 2025.
