Batamramah.com, Batam – Anggota DPRD Batam, Siti Nurlailah (Fraksi PKS/Komisi III), mendorong percepatan penguraian persoalan sampah di Kota Batam.
Ia mengakui bahwa masalah sampah sudah menjadi atensi publik, bahkan menjadi sorotan daerah lain yang berkunjung ke Batam.
Siti Nurlailah menyampaikan bahwa sentilan dari daerah lain seharusnya menjadi dorongan kuat bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Batam untuk mempercepat penanganan masalah ini.
“Memang mereka (daerah lain) kagum sama pembangunan kita, tapi kita juga miris saat mereka sampaikan soal sampah yang masih perlu diatasi,” ujarnya saat dijumpai di Kantor DPRD Batam.
Menurut Siti Nurlailah, Batam berpotensi mengalami darurat sampah jika persoalan ini tidak dibenahi segera, dan untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja kolektif.
Sebagai langkah awal, Komisi III DPRD Batam telah menyetujui penambahan armada pengangkut sampah dalam APBD Perubahan (APBD-P). Penambahan ini bertujuan untuk mengurai antrean armada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur.
“Penambahan armada sudah ada di APBD-P disetujui. Ini upaya kita dalam memutus antrean di TPA sehingga loading sampah dari sumber juga tidak tertunda,” terang anggota Komisi III tersebut.
*Mendorong Budaya Pilah Sampah dan Nilai Ekonomis*
Selain penambahan armada, Fraksi PKS ini juga mendorong perubahan perilaku masyarakat, salah satunya melalui budaya pilah sampah dari rumah. Untuk mendukung program ini, pihaknya berencana memanfaatkan program CSR perusahaan guna menyediakan tong sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
“Jadi sampah itu sudah terpilah dari sumber. Sehingga juga membantu meringankan proses di TPA,” tambahnya.
Siti Nurlailah menekankan pentingnya menggalakkan edukasi bahwa sampah memiliki nilai ekonomis apabila dipilah dengan benar. Ia mencontohkan, sampah plastik dapat dikonversikan menjadi rupiah atau bahkan emas melalui bank sampah.
Terkait perilaku buang sampah sembarangan akibat sampah yang telat diangkut, Siti Nurlailah mengingatkan warga untuk segera menghubungi perangkat RT jika pengangkutan terlambat lebih dari seminggu agar masalah ini dapat diantisipasi.
