Batamclick.com, Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan bergantung pada sinergi dan harmonisasi solid antara pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Rabu (22/10/2025).
Rapat yang bertema "Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah Melalui Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" tersebut menjadi forum strategis bagi kepala daerah untuk menyuarakan tantangan otonomi di lapangan.
"Spiritnya adalah bagaimana menggali informasi dari bawah, lalu dipertemukan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan di pusat. Itu makanya disebut harmonisasi dan sinkronisasi," ujar Amsakar.
Batam Hadapi Tumpang Tindih Kewenangan Krusial
Amsakar menilai, forum ini sangat penting karena banyak persoalan teknis di daerah yang muncul akibat tumpang tindih kewenangan antarlevel pemerintahan, khususnya di Batam. Ia memberikan contoh pada dua sektor penting: kawasan industri dan pendidikan menengah.
"Kami punya 31 kawasan industri, tapi pengawasannya berada di provinsi. Begitu juga pendidikan menengah seperti SMA, ramai dan padat, tapi kewenangannya bukan di kota, melainkan di provinsi. Ini bukan soal benturan, melainkan bagaimana mencari solusi yang tepat," jelasnya.
Amsakar menegaskan, penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh dipandang sebagai kompetisi. Ia menekankan bahwa kabupaten/kota, provinsi, dan pusat harus berkolaborasi. "Tidak mungkin kabupaten atau kota menjadi rival bagi provinsi, dan tidak mungkin provinsi menjadi lawan bagi pemerintah pusat. Semua harus harmonis, sinergis, dan saling mendukung," tegasnya.
Dorong Kebijakan Fiskal yang Lebih Responsif
Lebih lanjut, Amsakar mengapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri yang menggagas evaluasi tata kelola pemerintahan ini. Ia berharap hasil dari rapat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan mendasar dalam penyusunan kebijakan fiskal.
"Sudah saatnya pertimbangan pengalokasian dana (fiskal) juga memperhatikan kondisi riil di lapangan, agar pemerintahan daerah dapat bekerja lebih efektif dan tepat sasaran," pungkasnya, mendorong agar kebijakan nasional menjadi lebih responsif terhadap dinamika daerah.
