Ekonomi Kepri Sepanjang 2025 Melaju Kencang, BI Catat Pertumbuhan Tertinggi di Sumatera

 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto P (Kacamata), memaparkan kondisi perekonomian Kepri sepanjang 2025



Ekonomi Kepri Sepanjang 2025 menunjukkan performa yang mengesankan ketika Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mencapai level tinggi di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global. Pada triwulan III 2025, ekonomi Kepri tumbuh sebesar 7,48 persen secara tahunan, sekaligus melampaui pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,04 persen.

Mesin Pertumbuhan Terus Bekerja

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto P, di Batam Selasa (30/12/2025) menjelaskan bahwa capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan tertinggi ketiga secara nasional. Bank Indonesia mencatat industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, serta perdagangan terus menjadi penopang utama ekonomi daerah. Selain itu, investasi, ekspor bersih, dan konsumsi rumah tangga ikut mendorong akselerasi pertumbuhan dari sisi pengeluaran.

Inflasi Terkendali, Stabilitas Terjaga

Di tengah pertumbuhan yang kuat, inflasi Kepri tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen. Pada November 2025, inflasi tercatat sebesar 3,00 persen secara tahunan. Bank Indonesia menilai keberhasilan ini mencerminkan efektivitas Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan melalui strategi 4K yang dijalankan secara konsisten.

Digitalisasi dan UMKM Jadi Pilar Penting

Bank Indonesia Kepri terus memperkuat sistem pembayaran melalui penyediaan uang layak edar dan percepatan digitalisasi QRIS, termasuk QRIS lintas negara untuk mendukung pariwisata. Pada saat yang sama, BI Kepri mendorong UMKM melalui penguatan korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan yang diwujudkan lewat berbagai agenda strategis.

Optimisme Menatap Tahun Mendatang

Ke depan, Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Kepri tetap tumbuh kuat pada kisaran 6,5–7,3 persen pada 2025 dan berlanjut pada 2026. Oleh karena itu, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.***

Lebih baru Lebih lama