Batamramah.com, BATAM — Dugaan pencemaran limbah cair berbau di kawasan Pantai Nongsa, Kota Batam, mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Kota Batam, Suryanto. Ia menegaskan bahwa persoalan ini merupakan ancaman serius bagi ekosistem pesisir serta reputasi Batam sebagai destinasi pariwisata internasional.
Suryanto menilai dampak limbah tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memukul langsung mata pencaharian nelayan lokal dan mengancam kesehatan warga sekitar.
“Ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan menyangkut hajat hidup masyarakat pesisir dan citra Batam sebagai kota industri sekaligus pariwisata. Jika kejadian ini terus berulang, berarti ada kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang harus segera dibenahi,” ujar Suryanto kepada awak media.
Politisi ini mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam beserta instansi terkait untuk bergerak cepat mengidentifikasi sumber pencemaran secara transparan. Ia meminta agar hasil uji laboratorium terhadap sampel limbah segera diumumkan kepada publik.
“Hasil uji lab harus dibuka secara transparan agar masyarakat tahu kondisi sebenarnya. Keterbukaan informasi adalah kunci agar langkah penanganan yang diambil pemerintah dapat dipercaya oleh publik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Suryanto menekankan agar pemerintah menerapkan prinsip polluter pays (pencemar membayar) bagi pihak yang terbukti bersalah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Batam tidak boleh dijadikan alasan untuk menoleransi kerusakan lingkungan.
“Pertumbuhan ekonomi Batam tidak boleh dibayar dengan rusaknya laut dan hilangnya penghasilan rakyat pesisir. Penegakan hukum harus tegas agar ada efek jera. Jangan sampai investasi masuk, tapi lingkungan hancur,” tegasnya.
DPRD Kota Batam berkomitmen untuk terus mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas. Suryanto juga meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap aktivitas industri di kawasan pesisir guna memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
