Batamramah.com, BATAM — Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau menggagalkan upaya keberangkatan seorang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di Pelabuhan Internasional Batam Center, Sabtu (28/2/2026). Pria tersebut diduga kuat akan kembali bekerja di sektor online scam di Kamboja.
Aksi pencegahan ini dipimpin langsung oleh Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Imam Riyadi, melalui pemeriksaan ketat di pos Helpdesk pelabuhan.
Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial A.C.S. tersebut awalnya mengaku hendak bertolak ke Singapura untuk tujuan wisata. Namun, petugas menemukan sejumlah kejanggalan pada dokumen perjalanan serta riwayat keberangkatannya yang pernah menuju Kamboja via rute Malaysia–Vietnam.
Berdasarkan pendalaman petugas, A.C.S. akhirnya mengaku pernah bekerja sebagai operator judi online di Kamboja dengan tugas mengelola transaksi top up dan withdrawal dana.
Selain riwayat pekerjaan yang mencurigakan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa:
- Dua kartu tanda penduduk (KTP) resmi dengan tahun terbit berbeda.
- Dua KTP yang diduga palsu.
- Satu unit ponsel baru dengan data yang telah dikosongkan.
Atas temuan tersebut, BP3MI Kepulauan Riau segera berkoordinasi dengan Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri. WNI tersebut kini telah diserahkan ke kepolisian untuk menjalani proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.
Kepala BP3MI Kepri, Imam Riyadi, menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan sangat rawan menjadi jalur lintas PMI nonprosedural menuju Malaysia maupun negara tujuan lainnya.
"Proses penempatan pekerja migran harus dilakukan secara prosedural. Langkah ini krusial untuk mengantisipasi praktik eksploitasi serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," ujar Imam dalam keterangan pers yang diterima Rabu (4/3/2026).
Imam menambahkan, pihaknya akan terus memperketat pengawasan dan monitoring di pelabuhan-pelabuhan internasional yang berindikasi kuat menjadi titik keberangkatan pekerja migran secara ilegal guna melindungi warga negara dari risiko di luar negeri.
