Batamramah.com, Natuna – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri saat ini berhasil menempati posisi ketiga secara nasional. Capaian impresif tersebut menjadi indikator positif atas kinerja pembangunan daerah yang terus menunjukkan tren peningkatan. Menariknya, di tengah pencapaian provinsi tersebut, Kabupaten Natuna justru mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi, yakni menembus angka di atas 17 persen.
Menurut Ansar, angka pertumbuhan tersebut merupakan capaian yang patut diapresiasi karena mencerminkan besarnya potensi ekonomi daerah, terutama dari sektor minyak dan gas bumi (migas) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Natuna. Meski demikian, ia menekankan bahwa tantangan utamanya adalah memastikan pertumbuhan tersebut memberikan efek domino (multiplier effect) yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan halalbihalal di Gedung Daerah Natuna, Jumat (3/4/2026) malam.
Ansar menjelaskan bahwa sektor migas masih menjadi lokomotif utama yang menggerakkan angka pertumbuhan di Natuna. Namun, aktivitas industri hulu migas tersebut dinilai belum memberikan dampak langsung yang optimal bagi warga lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis untuk memperkuat manfaat turunan dari sektor tersebut. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah penyediaan lahan oleh pemerintah daerah sebagai stimulus pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta aparatur pemerintah, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam skema hunian tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri berencana melibatkan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna menyediakan sistem cicilan jangka panjang yang terjangkau. Melalui dukungan pembiayaan ini, diharapkan akses masyarakat terhadap hunian layak menjadi lebih mudah. Di sisi lain, Pemprov Kepri juga tengah fokus memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui negosiasi ulang skema dana bagi hasil (DBH) dari sektor strategis seperti migas, pertambangan, dan perikanan kepada pemerintah pusat.
Ansar menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah provinsi lain akan terus memperjuangkan pembagian yang lebih adil atas pengelolaan sumber daya alam, baik di laut maupun di darat. Dengan porsi pendapatan daerah yang lebih besar, kemampuan fiskal daerah diyakini akan semakin kuat untuk membiayai pembangunan yang optimal. Selain mengandalkan DBH, Pemprov Kepri juga melakukan optimalisasi pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah guna memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan merata hingga ke wilayah perbatasan seperti Natuna.
