 |
| Ketua DPD HKTI Kepri, Nyanyang Haris Pratamura |
BATAMRAMAH.COM: Kepengurusan baru Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) langsung dihadapkan pada pekerjaan besar. Di tengah tingginya ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar wilayah, organisasi ini diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan.
Ketua DPD HKTI Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa pelantikan pengurus DPD HKTI Kepri beserta DPC HKTI kabupaten/kota se-Kepri bukan sekadar agenda seremonial. Momentum tersebut menjadi titik awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyelaraskan langkah dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah.
"Pelantikan ini menjadi semangat baru bagi seluruh pengurus untuk bergerak bersama mendukung dan mengawal program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan," ujar Nyanyang usai pelantikan, Senin (29/6/2026).
Wakil Gubernur Kepulauan Riau itu menilai potensi sektor pangan di Kepri masih sangat besar untuk dikembangkan. Meski wilayah Kepri didominasi lautan, peluang meningkatkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan masih terbuka lebar apabila dikelola secara terintegrasi.
Karena itu, HKTI Kepri akan memprioritaskan program yang mampu meningkatkan ketersediaan pangan lokal, terutama untuk mendukung kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
"Kami akan fokus mengembangkan peternakan ayam, produksi telur, serta budidaya sayuran agar kebutuhan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri," kata Nyanyang.
Selain mendukung MBG, HKTI Kepri juga berkomitmen mengawal sejumlah program prioritas lainnya, seperti pembentukan Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga percepatan pembangunan Kampung Nelayan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, yang turut menghadiri pelantikan tersebut, menegaskan bahwa HKTI memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dengan para petani dan nelayan.
Menurutnya, HKTI tidak hanya bertugas menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga harus menjadi wadah untuk membawa berbagai persoalan yang dihadapi petani dan nelayan agar dapat dicarikan solusi di tingkat pusat.
"Tugas HKTI bukan hanya menyosialisasikan program pemerintah. Organisasi ini juga harus aktif melakukan advokasi, menyampaikan aspirasi petani dan nelayan sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujar Sudaryono.
Ia menilai Kepulauan Riau memiliki peluang besar untuk membangun kemandirian pangan meskipun bukan daerah agraris. Potensi sektor kelautan dan perikanan yang melimpah dinilai dapat dipadukan dengan pengembangan pertanian modern untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sudaryono juga mengapresiasi semakin banyak petani di Kepri yang mulai memanfaatkan teknologi modern, seperti sistem greenhouse, guna meningkatkan hasil produksi. Namun, ia mengingatkan masih ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan bersama, mulai dari distribusi pupuk, pemasaran hasil panen, hingga ketersediaan sarana produksi pertanian.
"Di sinilah peran penting HKTI, yakni mendampingi petani dan nelayan, memberikan edukasi, sekaligus membantu menyelesaikan berbagai kendala yang mereka hadapi di lapangan," jelasnya.
Melalui kepengurusan baru ini, HKTI Kepri menargetkan peningkatan produksi pangan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat terus ditekan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Kepri diharapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(lin)
