BATAMRAMAH.COM – Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN), Iwan Sumule, menegaskan bahwa percepatan penurunan angka kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga saja. Dibutuhkan sinergi lintas sektor melalui kolaborasi, koordinasi, dan integrasi berbagai program agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Iwan saat menjelaskan pelaksanaan program SIPAS Kini melalui Satgas Pokja Seriri yang difokuskan pada percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.
Satgas Pokja Seriri Perkuat Sinergi Antar Kementerian
Menurut Iwan, Satgas Pokja Seriri dibentuk sebagai wadah untuk mengintegrasikan seluruh program pengentasan kemiskinan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
BP TASKIN berperan sebagai orkestrator yang memastikan seluruh program tersebut berjalan secara terkoordinasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan.
"Program SIPAS Kini merupakan bentuk kolaborasi, koordinasi, dan integrasi berbagai program pengentasan kemiskinan yang dimiliki kementerian dan lembaga. BP TASKIN bertugas mengorkestrasi seluruh program tersebut agar berjalan secara efektif dan tepat sasaran," ujar Iwan.
Ia menjelaskan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, monitoring, hingga mitigasi apabila ditemukan berbagai kendala di lapangan.
Dengan keterlibatan pemerintah daerah, setiap persoalan dapat segera ditangani sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Target Kemiskinan Nasional Turun Menjadi 4 Persen
Iwan mengatakan, Pemerintah Presiden Prabowo menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 4 hingga 4,5 persen pada 2029.
Target tersebut dinilai cukup menantang mengingat berdasarkan data September 2025, angka kemiskinan nasional masih berada di kisaran 8,25 persen.
Karena itu, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara konsisten sekitar 1 persen setiap tahun agar sasaran tersebut dapat tercapai.
"Kalau penurunan satu persen setiap tahun bisa dipertahankan, maka target kemiskinan nasional sebesar empat hingga empat setengah persen pada tahun 2029 sangat memungkinkan untuk diwujudkan," jelasnya.
Batam Dinilai Berhasil Menjadi Contoh
Dalam kesempatan tersebut, Iwan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam yang dinilai berhasil menekan angka kemiskinan secara konsisten.
Menurutnya, Batam mampu mencatatkan penurunan angka kemiskinan sekitar 1 persen setiap tahun, sesuai dengan target nasional yang sedang dikejar pemerintah.
"Batam menjadi salah satu daerah yang berhasil menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan, yakni sekitar satu persen setiap tahun. Ini tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi," katanya.
Program Presiden Prabowo Mulai Efektif Berjalan pada 2026
Iwan juga menjelaskan bahwa data kemiskinan nasional pertama pada masa pemerintahan Presiden Prabowo diukur melalui survei Maret 2025, yang mencatat angka kemiskinan sebesar 8,37 persen.
Enam bulan kemudian, berdasarkan survei September 2025, angka tersebut turun menjadi 8,25 persen.
Meski penurunannya belum mencapai target ideal sebesar 0,5 persen dalam enam bulan, menurut Iwan kondisi tersebut masih dapat dipahami karena sebagian besar program pengentasan kemiskinan pada 2025 masih merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.
Ia menegaskan, program-program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo baru mulai berjalan secara efektif pada 2026, setelah seluruh kebijakan lintas kementerian berhasil diintegrasikan melalui BP TASKIN.
"Karena itu, efektivitas program baru benar-benar dapat dilihat mulai tahun 2026. Seluruh program kementerian dan lembaga kini sudah diintegrasikan sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah," ujarnya.
Pemerintah Bidik Nol Persen Kemiskinan Ekstrem
Selain menurunkan angka kemiskinan nasional, pemerintah juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.
Iwan optimistis target tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan koordinasi antarkementerian, keterlibatan pemerintah daerah, serta pengawasan yang lebih terintegrasi dalam pelaksanaan setiap program pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia.(lin)
