 |
| Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman Asesmen Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lingga |
BATAMRAMAH.COM: Pariwisata Lingga terus berkembang. Namun, akses, infrastruktur, konektivitas, dan keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama. Karena itu, pemerintah daerah mulai memperkuat tata kelola, digitalisasi, serta membuka peluang kemitraan untuk mengembangkan sektor ini.
Langkah tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman Asesmen Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lingga yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kepri, Selasa (11/8/2026).
Forum itu berlangsung di Kantor Barenlitbang Kabupaten Lingga. Sejumlah pemangku kepentingan ikut membahas potensi sekaligus persoalan yang menghambat pertumbuhan pariwisata Lingga.
Potensi Wisata Besar
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, Harpiandi, mengatakan pemerintah ingin mengembangkan pariwisata secara lebih tertata.
“Fokus utama kami adalah pertumbuhan pariwisata yang terkelola dengan mengutamakan aspek keselamatan dan penguatan tata kelola, bukan sekadar mengejar kuantitas angka kunjungan semata,” kata Harpiandi.
Data Dinas Pariwisata Lingga periode Januari-Agustus 2026 menunjukkan wisata air masih menjadi magnet utama.
Pemandian Batu Ampar mencatat 10.131 kunjungan dengan retribusi Rp48,689 juta. Kemudian Pemandian Air Panas mencapai 8.973 kunjungan dengan retribusi Rp40,753 juta. Sementara Air Terjun Resun mencatat 5.230 kunjungan dengan retribusi Rp24,017 juta.
Selain itu, Lingga memiliki wisata pulau dan wisata minat khusus. Pulau Berhala mencatat 3.554 kunjungan, sedangkan Pulau Benan mencapai 251 kunjungan.
Gunung Daik dan Bukit Permata juga memiliki pasar tersendiri. Destinasi ini dikelola secara swadaya oleh Pokdarwis Desa Panggak Darat bersama komunitas lokal.
Infrastruktur Masih Jadi Kendala
 |
| Jalan menuju Pantai Dungun yang belum diaspal dan sulit dilalui, padahal pantainya sangat cantik. |
Potensi tersebut belum sepenuhnya berkembang karena keterbatasan fasilitas dan akses.
Beberapa destinasi masih membutuhkan toilet, gazebo, fasilitas kebersihan, dan area parkir. Di sisi lain, sebagian Pokdarwis juga belum aktif karena pembinaan dan kapasitas SDM masih terbatas.
Akses menuju Lingga juga belum semudah Batam dan Bintan. Kondisi itu ikut memengaruhi minat wisatawan dan peluang investasi.
Harpiandi menilai persoalan tersebut bisa berdampak langsung kepada UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di sekitar destinasi.
“Isu-isu ini jika tidak ditangani akan berdampak berantai, seperti menekan omzet para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di sekitar destinasi yang berisiko kehilangan potensi pasar,” ujarnya.
Investor Butuh Kepastian
 |
| Pantai Dungun dengan hamparan pasir putih yang bersih sepanjang 1 kilometer dan laut yang biru jernih |
Ketua ISEI Kepri, Dr. Suyono, menilai pengembangan pariwisata Lingga tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang kemitraan dengan investor. Namun, investor membutuhkan kepastian status lahan, perizinan, dan dukungan birokrasi.
“Investor itu butuh kepastian—baik kepastian status lahan, dukungan birokrasi, maupun jaminan perizinan. Saat ini, banyak lahan potensial yang statusnya masih tanah adat atau milik pemerintah, sehingga membutuhkan proses dan waktu untuk dialokasikan kepada investor,” kata Suyono.
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur. Pantai Dungun, misalnya, memiliki hamparan pasir putih lebih dari satu kilometer. Namun, akses menuju kawasan tersebut masih terbatas.
Selain jalan, Lingga juga menghadapi keterbatasan listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi.
APBD Terbatas, Perlu Dukungan Mitra
Suyono mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus menyusun skala prioritas.
APBD Lingga tahun ini berada di kisaran Rp800 miliar. Angka itu turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mendekati Rp1 triliun.
“Penurunan APBD ini dirasakan oleh seluruh kabupaten/kota di Kepri, termasuk Natuna dan Anambas. Akibatnya, pemda harus membuat skala prioritas yang ketat. Infrastruktur yang belum masuk prioritas utama terpaksa harus menunggu alokasi anggaran berikutnya,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat dan Pemprov Kepri memberi perhatian lebih kepada potensi wisata Lingga.
Digitalisasi Mulai Didorong
 |
| Air Terjun Resun |
Pemkab Lingga juga mulai mengandalkan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pariwisata.
Sejak Mei 2026, pemerintah menggunakan Lingga Smart Retribusi (LSR). Sistem berbasis cloud tersebut mengubah pencatatan retribusi dari manual menjadi digital dan real-time.
Hingga Agustus 2026, penerimaan retribusi melalui LSR mencapai Rp162,041 juta. Dari jumlah itu, Rp160,215 juta telah disetorkan ke Kas Daerah.
“Dengan LSR, pimpinan daerah dapat memantau pendapatan retribusi secara real-time dari mana saja,” kata Harpiandi.
Pemerintah juga menyiapkan SIKAWAN atau Sistem Informasi & Kunjungan Wisatawan. Platform ini nantinya memuat informasi destinasi, penginapan, serta produk UMKM dan kerajinan lokal.
Akses Kapal Perlu Dibenahi
Sementara itu, beberapa hari lalu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Hasan S.Sos, kepada Forum Jurnalis Pariwisata (FJP) Kepri membeberkan berbagai hal terkait kemajuan pariwisata Lingga.
Ia menilai tren kunjungan ke Lingga mulai membaik. Namun, aksesibilitas masih menjadi pekerjaan rumah.
Menurut Hasan, sebagian wisatawan masuk melalui Batam. Karena itu, angka kunjungan ke Lingga tidak selalu terlihat dalam data pintu masuk daerah tersebut.
Ia juga menyoroti kenyamanan kapal menuju Lingga. Waktu tempuh sekitar 3,5 hingga 4 jam membuat kualitas layanan kapal menjadi penting.
“Kita berikan yang terbaik, sehingga orang perjalanan pun senang walaupun jauh, nyaman,” kata Hasan.
.jpg)
Hasan menyebut pemerintah telah mendorong penyediaan asuransi bagi wisatawan yang mengikuti wisata pendakian.
Promosi Harus Diikuti Kesiapan Destinasi
Karena itu, pengembangan pariwisata Lingga membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah perlu memperbaiki fasilitas dasar. Pemerintah provinsi perlu memperkuat konektivitas. Sementara pelaku usaha dan investor dapat membuka ruang pembiayaan baru.
Di saat yang sama, digitalisasi melalui LSR dan SIKAWAN bisa menjadi fondasi untuk membangun tata kelola pariwisata yang lebih transparan dan terintegrasi.
 |
| Novianto Ketua Forum Jurnalis Pariwisata (FJP) Kepri. |
Dengan begitu, Lingga tidak hanya menjual keindahan alam dan sejarah. Daerah berjuluk Bunda Tanah Melayu itu juga bisa menawarkan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan mudah diakses.(bos)
