 |
| Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kepulauan Riau, Dr. Suyono |
LINGGA — Sektor pariwisata di Kabupaten Lingga menyimpan potensi besar yang luar biasa, salah satunya keindahan Pantai Dungun dengan hamparan pasir putih sepanjang lebih dari satu kilometer. Namun, di balik daya tarik alamnya yang memesona, terdapat berbagai persoalan mendasar yang masih mengganjal akselerasi pengembangannya.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kepulauan Riau, Dr. Suyono, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat sejumlah agenda dan program prioritas pariwisata di Kabupaten Lingga terpaksa ditunda.
"Ada keterbatasan yang membuat mereka harus menunda kegiatan-kegiatan tersebut. Dari pihak Pemkab, mereka menyampaikan harapan agar Bank Indonesia (BI) dapat membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan prioritas di sektor pariwisata agar tetap bisa dilaksanakan," ujar Dr. Suyono saat ditemui di Lingga.
Kemitraan Investor dan Kepastian Legalitas Lahan
Menurut Dr. Suyono, pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah tidak bisa hanya dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Lingga. Diperlukan sinergi dan kemitraan strategis dengan pihak ketiga, khususnya para investor.
Namun, masuknya investasi sangat bergantung pada kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif di daerah. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pariwisata setempat, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah persoalan status kepemilikan lahan.
"Investor itu butuh kepastian—baik kepastian status lahan, dukungan birokrasi, maupun jaminan perizinan. Saat ini, banyak lahan potensial yang statusnya masih tanah adat atau milik pemerintah, sehingga membutuhkan proses dan waktu untuk dialokasikan kepada investor," jelasnya.
Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Masih Minim
Selain kepastian legalitas lahan, kesiapan infrastruktur dasar seperti jalan raya, pasokan listrik, dan air bersih menjadi syarat mutlak sebelum potensi wisata dipasarkan secara luas.
Sebagai contoh, Pantai Dungun memiliki garis pantai pasir putih sepanjang satu kilometer yang sangat potensial. Sayangnya, akses jalan menuju lokasi tersebut masih sangat terbatas dan rusak. Hal serupa juga terlihat di ruas jalan permukiman warga (seperti Jalan Karya Warga) yang memerlukan perbaikan menyeluruh.
Dampak Pemangkasan Anggaran Transfer Pusat
Menjawab kondisi jalan dan fasilitas publik yang kurang terawat, Dr. Suyono membeberkan bahwa hal tersebut merupakan dampak langsung dari pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tahun ini, APBD Kabupaten Lingga berada di kisaran Rp800 miliar, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mendekati Rp1 triliun (terjadi defisit/penurunan akibat pemangkasan anggaran transfer dari pusat).
"Penurunan APBD ini dirasakan oleh seluruh kabupaten/kota di Kepri, termasuk Natuna dan Anambas. Akibatnya, pemda harus membuat skala prioritas yang ketat. Infrastruktur yang belum masuk prioritas utama terpaksa harus menunggu alokasi anggaran berikutnya," paparnya.
Oleh karena itu, Dr. Suyono menegaskan perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat dan Pemprov Kepri untuk memasukkan potensi wisata Lingga dalam skala prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.
Kendalakan Jaringan Telekomunikasi di Daerah Terluar
Hambatan lain yang tak kalah krusial bagi wisatawan adalah minimnya akses telekomunikasi (blank spot). Di beberapa titik strategis, termasuk area pelabuhan dan sepanjang jalur darat, sinyal seluler kerap hilang timbul.
"Wisatawan zaman sekarang perlu mengabadikan dan mengunggah kegiatan mereka secara real-time. Jika tidak ada sinyal, tentu jadi perhatian. Dari sisi operator seluler, mereka tentu memperhitungkan skala ekonomi dan tingkat pengembalian investasi (ROI) untuk membangun BTS di daerah yang populasinya terbatas. Oleh sebab itu, butuh intervensi dan kebijakan khusus untuk wilayah kepulauan dan terluar ini," pungkas Dr. Suyono.
Ia menegaskan, promosi pariwisata berbasis digital tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan kesiapan akses jalan, kelancaran transportasi penyeberangan, penginapan berstandar layak, serta jaringan komunikasi yang stabil di lapangan.(bos)
