Batamramah.com, NATUNA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah strategis ini mencakup perluasan akses pembiayaan nelayan, penguatan potensi ekonomi biru, hingga peningkatan literasi keuangan di perdesaan.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya, bersama Kepala Dinas Perikanan Natuna Hadi Suryanto dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Erson Gempa Afriandi di Natuna, Selasa (29/9/2026).
Sinar menyampaikan bahwa dengan luas wilayah perairan mencapai 99,24 persen, sektor kelautan dan perikanan merupakan penggerak utama perekonomian Natuna. Apalagi, komoditas unggulan seperti ikan kerapu, lobster, dan ikan Napoleon telah menembus pasar internasional hingga diekspor langsung ke Hong Kong.
Penguatan ekosistem pembiayaan ini mendesak dilakukan menyusul data kinerja perbankan terbaru.
Penyaluran kredit bank umum di Natuna tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,31 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berbanding terbalik dengan pertumbuhan kredit tingkat Provinsi Kepri yang melaju 36,20 persen (yoy). Meskipun demikian, sektor perikanan dan pertanian tetap menyerap porsi kredit terbesar di Natuna, yakni mencapai 19,56 persen.
"Sesuai mandat UU P2SK, OJK mendorong sektor jasa keuangan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui forum business matching, kami ingin mempertemukan kebutuhan modal para pelaku usaha perikanan dengan lembaga keuangan agar usaha mereka semakin produktif dan bankable," ujar Sinar.
Selain pembiayaan perikanan, Natuna juga mencatatkan penyerapan kredit bersubsidi Pemprov Kepri kerja sama dengan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah terbesar di Kepri, yakni mencapai Rp17,9 miliar bagi 680 debitur.
Di sisi literasi, OJK menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna untuk mengoptimalkan perpustakaan desa di 37 desa sebagai pusat pembelajaran keuangan masyarakat.
Program ini melibatkan pelatihan Training of Trainer (ToT) bagi para pustakawan untuk mengedukasi warga mengenai perencanaan keuangan mandiri, bahaya pinjaman online ilegal, serta memperkenalkan pola alokasi anggaran 10-20-30-40.
Bahkan, OJK dan Pemkab Natuna tengah menjajaki pemanfaatan perpustakaan desa sebagai Agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Inisiatif ini memungkinkan masyarakat pelosok melakukan transaksi perbankan dasar seperti menabung dan menarik uang tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota.
