Batamramah.com, BATAM – Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran mulai mengirimkan gelombang kejut ke sektor ekonomi Indonesia, tak terkecuali di Kepulauan Riau. Praktisi Pariwisata Kepri, Surya Wijaya, mengingatkan bahwa sebagai daerah perbatasan (border), Batam dan Kepri harus segera bersiap menghadapi efek domino dari ketidakpastian global ini.
Dalam pandangannya, meskipun penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) selama Ramadan adalah siklus tahunan yang lumrah, kondisi tahun ini menyimpan sinyal bahaya atau warning yang berbeda.
Pesan Berantai dari Negeri Jiran
Surya Wijaya menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke Johor, Malaysia, pekan lalu. Bertemu dengan mitra dan kolega sesama industri pariwisata, ia melihat pemandangan yang tidak biasa di sana.
"Biasanya, Ramadan di Malaysia selalu menjadi magnet ekonomi melalui bazaar yang meriah. Namun kali ini, Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan maklumat agar rakyatnya segera berhemat dan berbelanja seperlunya. Dampak perang membuat mereka bersiap mengumumkan kenaikan harga BBM," ungkap Surya.
Kondisi ini, lanjut Surya, menjadi ancaman nyata bagi target kunjungan wisman Kepri tahun 2026. Sebagaimana diketahui, pasca euforia capaian 2025, Batam menargetkan 1,7 juta kunjungan wisman, sementara Kepri secara keseluruhan ditargetkan mencapai 2,7 juta kunjungan.
"Target berani itu kini diuji. Apakah masih realistis saat tetangga terdekat kita sedang melakukan kebijakan ikat pinggang dan mengurangi aktivitas perjalanan?" tambahnya.
Lonjakan Biaya Transportasi Laut
Dampak perang menurut Surya sudah menyentuh aspek vital transportasi. Per 12 Maret 2026, operator feri tujuan Singapura telah mengumumkan penambahan biaya pelayanan (fuel surcharge) sebesar S$6,5 untuk keberangkatan dari Singapura dan Rp65.000 untuk keberangkatan dari Batam akibat lonjakan harga minyak dunia.
"Ini baru dampak dari luar. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di dalam negeri. Namun, yang pasti, biaya perjalanan yang semakin mahal akan menjadi hambatan besar bagi wisatawan," jelasnya.
Seruan Menjaga Ekosistem Pariwisata
Sebagai praktisi, Surya Wijaya menekankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada angka target, tetapi lebih serius menjaga ekosistem pariwisata. Baginya, integrasi antara atraksi, akomodasi, transportasi, hingga masyarakat lokal harus tetap sehat dan terlindungi.
Ia secara khusus menyoroti implementasi UU No. 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata yang baru. Surya menilai ada celah di mana kebebasan berusaha terjadi tanpa kontrol pemerintah yang kuat, sehingga menyebabkan ekosistem pariwisata rentan "patah".
"Saya melihat ada rantai yang terputus karena kurangnya pengawasan. Pemerintah harus hadir di garda terdepan untuk memastikan ekosistem ini tidak tergusur oleh persaingan yang tidak sehat atau beban biaya yang tak terkendali. Jangan sampai kita bersemangat menjemput wisatawan, tapi rumah kita sendiri sedang tidak baik-baik saja," pungkas Surya Wijaya.
