Batamramah.com, Batam - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Jawaban ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Plt Sekda Firmansyah.
Pemko Batam menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik, yang menjadi sorotan utama dari berbagai fraksi. Berikut adalah poin-poin penting dari jawaban Pemko Batam yang disampaikan oleh Firmansyah:
Pajak dan Infrastruktur
Menanggapi Fraksi NasDem, Pemko Batam akan melanjutkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis digital tanpa membebani masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Pemko juga menjamin pengawasan ketat terhadap pembangunan infrastruktur agar proyek berjalan tepat waktu dan berdampak positif pada daya saing daerah.
Parkir dan Kebersihan Lingkungan
Terkait sorotan Fraksi Gerindra, Pemko Batam sudah mulai mengoptimalkan pendapatan dari parkir pinggir jalan sejak 1 September 2025. Untuk masalah sampah, Pemko akan menambah armada, membentuk UPTD Persampahan, dan mengoperasikan incinerator di tiga lokasi untuk penanganan sampah yang lebih efektif.
Penanganan Banjir dan Transparansi
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Firmansyah menjelaskan bahwa proses pembangunan di Batam sudah transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat melalui sistem digital seperti SIRUP dan SPSE. Untuk penanganan banjir, Pemko Batam akan berfokus pada normalisasi drainase dan pengadaan alat berat.
Pendidikan dan Kesehatan
Jawaban untuk Fraksi Golkar dan PKS menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan. Pemko akan meningkatkan fasilitas dan tenaga medis, serta melanjutkan program penurunan angka stunting dan edukasi pola hidup sehat di sekolah. Khusus untuk pendidikan, anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan unit sekolah baru dan rehabilitasi fasilitas.
Pengangguran dan Pariwisata
Menjawab Fraksi PKB, Pemko Batam mengakui bahwa pengangguran masih menjadi tantangan. Untuk mengatasinya, Pemko akan fokus pada pelatihan tenaga kerja dan penyelenggaraan bursa kerja. Di sektor pariwisata, Pemko berkomitmen untuk menguatkan industri pariwisata dengan membuat kalender acara tahunan, termasuk menjadikan Kenduri Seni Melayu sebagai agenda nasional.
Perlindungan Sosial dan Regulasi
Untuk Fraksi PAN-Demokrat-PPP dan Hanura-PSI-PKN, Pemko Batam memastikan akan meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan dan fasilitas umum. Firmansyah juga menegaskan bahwa perlindungan sosial bagi buruh bangunan menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkannya ke BPJS Ketenagakerjaan.
